SEL EMPAT LAWANG – Wakil Bupati (Wabup) Empat Lawang, Yulius Maulana bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Empat Lawang, Hepi Safriani Joncik didampingi Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Empat Lawang, Munfazir Ghozali menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) program pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) 2020 di Hotel Beston Palembang, Rabu (04/03/2020).
Wabup Empat Lawang, Yulius Maulana saat dibincangi wartawan usai Rakerda tersebut mengatakan, progran KB bukan hanya program yang monoton membahas persoalan pengendalian penduduk, atau alat kontrasepsi semata.
Lebih jauh dari itu, program KB merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dari lingkungan keluarga hingga masyarakat pada umumnya.
“KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Tidak melulu membicarakan pembatasan kelahiran, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya,” ungkap Yulius.
Menurut Wabup Yulius Maulana, makna KB harus diartikan dalam lingkup yang luas. Kesejahteraan keluarga merupakan benteng negara yang harus dibangun dan program KB memiliki cita-cita untuk membangun kesejahteraan tersebut.
“Kalau sudah sejahtera, tentu pemikiran negatif dapat dengan mudah ditangkal. Hoax atau perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara juga bisa kita tangkal,” imbuhnya.
Lebih lanjut Wabup menjelaskan, dalam Rakerda tersebut, banyak hal yang dibahas, salah satunya soal stunting dan pengentasan persoalan kemiskinan.
“Janda-janda yang jompo merupakan penyumbang angka kemiskinan sebanyak tiga persen dari angka kemiskinan di Indonesia. Makanya kedepan ada program untuk para janda jompo itu, seperti pemberian bantuan atau lainnya,” ucapnya.
Intinya, tambah Wabup Yulius Maulana, dalam Raker yang dibuka Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru yang juga dihadir Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo itu, ingin mengembalikan image KB. Bahwa KB bukan hanya program yang berbicara soal pengendalian angka kelahiran dan alat kontrasepsi, namun juga berbicara tentang kesejahteran masyarakat yang merupakan benteng negara.
“Pemahaman KB harus lebih luas, jangan hanya soal alat kontrasepsi, namun juga berbicara tentang kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (20)
Komentar