SUARAEMPATLAWANG.COM
Bimtek Sipades yang diselenggarakan oleh Padepokan Literasi Nusantara diduga melakukan pungli terhadap peserta dengan memungut biaya sebesar Rp. 6 juta / desa dengan cashback sebesar Rp.600.000 yang diperuntukan untuk ongkos peserta.
Pembayaran bimtek yang diikuti oleh lebih kurang seratus desa ini dibebankan kepada anggaran dana desa (ADD). Beberapa pengamat pembangunan di Kabupaten Lahat mengkritisi pelaksanaan bimtek ini.
Menurut pengamat, Bimtek berbayar Rp. 6 juta ini jelas melukai hati masyarakat Lahat, ditengah-tengah kesulitan ekonomi yang makin tajam, uang dana desa malah digunakan untuk mengikuti bimtek.
“Lebih baik uangnya dibagikan kepada warga, masih banyak warga desa yang miskin, masih banyak warga desa yang perlu bantuan,“ kata Zaifudin, salah seorang pengamat pembangunan di kabupaten Lahat.
Ditambahkannya juga seharusnya Pemerintah Kabupaten Lahat menganggarkan saja biaya bimtek ini ke APBD sehingga tidak membebani dana desa.
“Kan bisa diselenggarakan dengan gratis, kan DPMDes Lahat bisa melakukan sosialiasi secara berkala kepada aparat desa, kan bisa dianggarkan di APBD, jadi tidak perlu diadakan bimtek dengan siapapun penyelenggaranya jika peserta harus membayar, jadi kami meminta APH untuk memeriksa seluruh legalitas penyelenggaraan bimtek berbayar tersebut, buka seluas luasnya kepada masyarakat,“ kata Zaifudin.
Menurut Zaifudin, bimtek ini perlu diperiksa oleh APH agar masyarakat tahu kapasitas penyelenggara dan keabsahan pemungutan biaya.
“Kita kan tidak tau, siapa penyelenggara, apakah berbentuk perusahaan, apakah berbentuk yayasan atau berbentuk NGO atau berbentuk lembaga pendidikan, apakah anggaran bimtek tersebut memang sudah direncanakan di APBDes ataukah serta merta dianggarkan, jadi untuk sementara ini, saya beranggapan bahwa pungutan biaya bimtek tersebut diduga pungli,“ jelas Zaifudin.
Zaifudin pun meminta agar bupati Lahat mengontrol seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Lahat terlebih lagi kegiatan yang menggunakan uang rakyat.
“Bupati Lahat dan Dinas sebaiknya fokus dululah dalam mengurangi angka kemiskinan, jangan membiarkan kegiatan kegiatan yang tak terlalu berguna menyedot anggaran apalagi anggaran untuk pembangunan desa, itu DPMDES seharusnya juga mikir, hidup masyarakat sekarang ini lagi banyak yang susah, sedangkan DPMDES bisa apa? Jangan jangan bimtek ini dibekingi oleh oknum DPMDES nih?
Sementara itu Kabid Administrasi Pemerintahan pada Dinas PMD Pemkab Lahat, Ari Efendi saat dikonfirmasi wartawan melalui Wa mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang bimtek itu.
“Dak pacak menilainyo, katek perintah dan katek undangan terkait bimtek itu, anggaran bimtek itu ade di desa, makonyo aneh klo ado pertanyaan kakak yang menganggarkan, aku dak biso ngomongke PMD kareno kalo bicaro PMD kepalanyo Kadis PMD Pak Darul, tapi kalo bidang kakak samo sekali tidak menerima perintah dan undnagan terkait bimtek itu, tapi klo bidang lain dak tau kakak,” jelas Ari.
Sementara itu Wilmi, panitia bimtek berbayar Rp. 6 juta ini mengatakan bahwa cashback itu adalah kebijakan panitia.
“Kalu masalah cashback itu inisiatif kami sebagi tambahan biaya transportasi peserta bimtek dindo…karno mungkin kades tidak mengeluarkan anggaran lagi jd kami bantu secukupnyo bae ndo,” kata Wilmi.
Sedangkan untuk pembicara atau nara sumber dalam bimtek itu juga merupakan inisiatif dari panitia.
“Oh iyo dindo untuk tambahan informasi mengenai pembicara dr APH, itu inisiatif dr kami dewek, rencana permulaan akan ado 2 gelombang kalau yg ikut bimtek 10 kecamatan maka 2 APH akan akan jd pembicara, gelombang pertama dr Kejaksaan dan gelombang kedua dr Kepolisian karna materinyo sekitar penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi, Tapi ditengah perjalananan cuma 5 kecamatan yg ikut bimtek kelembaga kami, dan kami jg idak makso kades2nyo, jd kami buatlah hanya 1 gelombang dan kami mengajukan permohonan pembicara ke APH yakni Kejaksaan,’’ jelas Wilmi.
Sedangkan saat ditanya legalitas serta kapasitas mereka untuk melakukan bimtek dan memungut biaya, Wilmi menjawab akan ada timnya yang akan menjelaskan.
’’siyap dindo, gek bu dahlia tim media kk yg jelaske ke dindo, ’’ kata Wilmi.
Sementara itu, Dahlia melalui sambungan telepon mengatakan bahwa dia yang menyelenggarakan bimtek itu.
“Saya meminjam PT palira, saya juga wartawan, kalo mau bikin berita yang bagus bagus bae, ” Kata Dahlia Kamis, (15/12/2022).