SUARAEMPATLAWANG.COM
Rapat Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan digelar diruang Rapat Bapeda, Kamis, (9/2).
Dengan Tema RKPD Penguatan Proses Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Rapat Dipimpin Indra Supawi Kepala Bapeda Kabupaten Empat Lawang dan dihadiri seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebelum dimulai Rapat Soleha Apriani, SE., MM, memimpin yel yel khas pejabat empat lawang. Berikut bunyi yel-yel.” Siapa kita,
Empat Lawang,Empat Lawang,
Madani,
Madani,
Teruskan,
Sumsel,
Maju,
Indonesia,
Jaya,
Nkri,
Harga mati,
Takbir,
Allahuakbar,” yang di iringan tepuk tangan para pejabat OPD lingkup kabupaten Empat Lawang.
Adapun Rapat RKPD diantaranya membahas :
– Penguatan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri Dan Berdaya Saing Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Konektivitas, Aksebilitas, Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup Transformasi Pelayanan Publik prioritas pembangunan daerah.
– Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.
Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital.
Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup. Menyampaikan bahwa Kemampuan Keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, dimana tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dengan Alokasi Rencana Belanja Daerah TA 2024 diperuntukkan untuk : Mandatory Spending, seperti : Alokasi untuk Bidang Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, Alokasi untuk Bidang Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Daerah diluar Gaji. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40 % dari Belanja Daerah. Program Kebijakan Kepala Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Belanja pada seluruh OPD.
Sayangnya tidak satupun anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang hadir pada rapat tersebut walaupun sudah diundang.