Miris: Pasangan Lansia Lahat Kelaparan Tiga Hari, Kekayaan APBD Rp4 Triliun Kontras dengan Realitas

SUARAEMPATLAWANG.COM

LAHAT – Kontras tajam antara kekayaan daerah dan kemiskinan ekstrem warganya kembali menampar Kabupaten Lahat. Di tengah Puspem (Pusat Pemerintahan) Lahat Selatan, terungkap kisah memilukan sepasang suami istri lanjut usia (lansia) Alex Matusin dan istri di Mayan Serumpun Tanjung Payang, Lahat yang sering kali tidak makan selama tiga hari berturut-turut karena himpitan kemiskinan. Kondisi ini sangat ironis mengingat Kabupaten Lahat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai nyaris Rp4 triliun dan menjadi rumah bagi ratusan perusahaan besar di sektor industri batu bara.

​Pasangan lansia ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sang suami menderita tuna netra (kebutaan), yang membuatnya tidak mampu bekerja dan mencari nafkah. Sementara itu, sang istri mengalami sakit di bagian kaki sehingga kesulitan untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari.

​Keterbatasan fisik dan ketiadaan penghasilan membuat mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan. Fakta bahwa mereka berada di Lahat Selatan, yang merupakan pusat keramaian dan pemerintahan kabupaten, menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem ini terjadi di depan mata para pemangku kebijakan.

​Tingginya angka kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Lahat dianggap sebagai hal yang tidak wajar mengingat APBD daerah yang mencapai triliunan rupiah. Lahat merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Kontribusi dari sektor pertambangan seharusnya dapat dialokasikan secara efektif untuk program pengentasan kemiskinan.

Sayangnya, kondisi pasangan lansia ini menunjukkan adanya kurangnya perhatian pemerintah dan kegagalan program bantuan sosial dalam menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Kemiskinan yang diderita pasangan ini seolah tidak tersentuh bantuan dan luput dari pendataan.

​Kasus ini menjadi kritik pedas bagi Pemerintah Kabupaten Lahat untuk segera mengevaluasi kembali program pengentasan kemiskinan mereka. Sumber daya daerah yang melimpah dan kekayaan APBD triliunan rupiah harus segera dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi seluruh warga, bukan hanya menjadi angka-angka di atas kertas.