SUARAEMPATLAWANG.COM
EMPAT LAWANG – Insenti tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Pratama Pendopo (RSPP) Kabupaten Empat Lawang diawal tahun 2026 selama dua bulan (Januari- Februari) sudah dibayarkan setelah setidaknya selama dua tahun (periode 2024–2025) para pejuang garis depan kesehatan ini tidak menerima insentif.
Kabar baik sebenarnya sempat menghampiri delapan orang Nakes di RSPP. Di bawah kepemimpinan Kepala RSPP yang baru, penantian panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Insentif yang menjadi hak mereka sudah dibayarkan. Bagi para Nakes, nominal sekitar Rp 9 juta per bulan tersebut bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata apresiasi atas dedikasi kerja mereka yang selama ini seolah tidak diakui oleh manajemen lama.
Namun, kebahagiaan ini menyisakan pertanyaan besar: Ke mana aliran dana insentif selama dua tahun terakhir?
Estimasi akumulasi insentif yang tidak dibayarkan selama dua tahun belakangan disinyalir menembus angka lebih dari Rp 200 juta. Saat hak Nakes seharusnya tersedia dalam pos anggaran tahunan, menimbulkan kecurigaan adanya tata kelola keuangan yang tidak transparan atau potensi penyalahgunaan wewenang.
”Kami merasa bersyukur akhirnya dibayar oleh Kepala RS yang baru. Ini bukti kerja kami diakui. Namun, kami juga bertanya-tanya mengapa baru sekarang? Dan mengapa saat kondisi keuangan defisit kami menerima intensif ?” ujar salah satu sumber Nakes yang enggan disebutkan namanya.
Guna menghindari fitnah dan simpang siur informasi di tengah masyarakat, desakan agar pihak berwenang turun tangan mulai menguat. Pihak manajemen RSPP diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka.
Publik berharap APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk melakukan audit investigatif terhadap aliran dana insentif Nakes RSPP tahun anggaran 2024–2025.
Kejaksaan Negeri Empat Lawang (Pidana Khusus) melakukan pemanggilan terhadap manajemen terkait untuk menelusuri apakah ada unsur tindak pidana korupsi dalam mandeknya pembayaran ini.
Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polres mengusut tuntas penyebab utama dana tersebut tidak sampai ke tangan Nakes selama dua tahun berturut-turut.
Transparansi dari manajemen RSPP sangat diperlukan agar kepercayaan publik terhadap institusi layanan kesehatan di Empat Lawang tetap terjaga, sekaligus memastikan hak para Nakes yang telah bekerja keras tidak terabaikan oleh birokrasi yang rumit.