SUARAEMPATLAWANG.COM
LAHAT – Isu miring terkait proyek amburadul Taman Rekreasi Ribang Kemambang (TRRK) tampaknya benar-benar membuat Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, gerah. Sang orang nomor dua di Lahat tersebut mendadak panik dan meradang setelah mencuat tudingan bahwa kontraktor di balik proyek gagal senilai lebih dari Rp25 miliar tersebut adalah orang dekatnya.
Melalui pesan singkat WhatsApp, Widia langsung meluapkan emosinya kepada awak media. Ia bahkan membawa-bawa dalil agama demi menepis rumor yang tengah berembus kencang tersebut.
”Astagfirullah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan! Berita ini menggiring opini,” ujar Widia dengan nada tinggi, Rabu (1/7).
Menariknya, respons emosional Widia ini justru memicu tanda tanya besar dan dinilai sebagai bentuk kepanikan. Pasalnya, terdapat inkonsistensi yang mencolok dari pernyataannya sendiri
Saat pertama kali dikonfirmasi mengenai hubungannya dengan pihak kontraktor, Widia cenderung bisu dan tidak membantah sama sekali, selasa (30/6).
Hanya berselang singkat, sikapnya berubah drastis menjadi defensif. Ia menyerang balik kerja jurnalis dan menuduh media menulis berdasarkan asumsi pribadi yang melanggar kode etik.
Wabup berusia 30 tahun yang mempunyai suami anggota polisi terkesan mengajari awak media terkait tata cara pembuatan berita,”Seorang jurnalis dilarang menulis berita berdasarkan asumsi pribadi. Penulisan berita harus didasarkan pada fakta terverifikasi dan konfirmasi langsung, bukan sekadar spekulasi. Berita yang bersumber dari asumsi berpotensi menjadi misinformasi atau hoaks dan melanggar prinsip dasar jurnalistik,” tulisnya.
Namun, kepanikan Widia semakin terlihat blunder saat ia mempertegas hubungannya dengan PT Lingkar Persada (kontraktor proyek). Ia sempat mengeluarkan kalimat membingungkan: “Bukan berarti hoax ya,” yang justru semakin mengaburkan apakah rumor kedekatan tersebut benar adanya atau tidak.
Aroma kegagalan proyek TRRK ini memang sewajarnya menuai sorotan tajam. Proyek yang digadang-gadang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi wadah bagi pelaku UMKM ini justru berakhir tragis.
PT Lingkar Persada dinilai gagal total dalam menyelesaikan tanggung jawabnya hingga akhirnya resmi didepak pada tahun 2025. Miris nya Pemkab Lahat justru telah membayar Rp 12 Miliar lebih untuk pekerjaan yang baru diselesaikan 24%. Seharusnya dengan progres pekerjaan 24% Pemkab Lahat melalui BPKAD hanya membayar kontraktor PT Lingkar Persada sebesar Rp 6 Miliar.
Kini, masyarakat Lahat hanya bisa gigit jari melihat aset daerahnya terbengkalai, sementara sang Wakil Bupati sibuk membersihkan nama dari bayang-bayang “orang dalam”.