SUARAEMPATLAWANG.COM
Perlakuan penegak hukum terhadap tersangka kasus korupsi kembali menjadi sorotan publik. Alasan “lupa” yang dilontarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait tidak dipakainnya baju tahanan serta borgol kepada mantan pejabat intern seperti pada kasus eks Jampidsus/pihak terkait Febri Ardiansyah, Jumat (24/7/2026) memantik pemicu skeptisisme masyarakat atas konsistensi prosedur di lembaga hukum tertinggi tersebut.
Perbandingan tajam terlihat jika menyandingkan penanganan perkara di tingkat pusat dengan penanganan di tingkat daerah. Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menunjukkan SOP yang jauh lebih tertib dan disiplin, Jumat(8/7/2024).
Dua tersangka dalam kasus APAR di Empat Lawang, yakni AP dan BM, tampil ke publik lengkap dengan rompi tahanan berwarna merah muda dan kondisi tangan terborgol. Padahal, jika dihitung secara rasional, estimasi kerugian negara pada kasus daerah tersebut terbilang jauh lebih kecil dibandingkan skandal korupsi kelas berat yang ditangani oleh institusi pusat.
Kejadian ini memunculkan beberapa catatan kritis dari kacamata publik. Alasan “lupa” dari lembaga sekelas Kejagung yang didukung ribuan personel dan prosedur operasional ketat terdengar janggal. Hal ini memicu persepsi adanya perlakuan khusus (privilege) bagi mantle pejabat atau pihak berinternal kuat.
Kejari Empat Lawang membuktikan bahwa dengan SDM yang lebih terbatas, koordinasi dan kesiapan prosedur penahanan justru dapat dijalankan secara rapi dan profesional tanpa kompromi.
Prinsip Equality Before the Law: Setiap tersangka, tanpa memandang jabatan, besaran nilai korupsi, atau latar belakang, wajib diperlakukan sama sesuai aturan tata tertib penahanan resmi.
Konsistensi pelaksanaan SOP penahanan termasuk penggunaan rompi dan borgol bukan sekadar formalitas, melainkan simbol transparansi dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.