Klaim “Tanpa Biaya” Pembersihan Irigasi Puluhan Kilometer di Lintang Kiri Tuai Kejanggalan, Pengawas Lapangan Bungkam

SUARAEMPATLAWANG.COM

​EMPAT LAWANG — Pekerjaan pembersihan jaringan irigasi menggunakan alat berat sepanjang puluhan kilometer di wilayah Lintang Kiri, Kabupaten Empat Lawang, menuai tanda tanya. Pengawas lapangan yang disebut berasal dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai VIII (BBWS) Sumatera Selatan bernama Wahyudi mengklaim kegiatan tersebut berjalan tanpa biaya negara, namun enggan membeberkan rincian anggaran, asal alat berat, maupun pihak penanggung biaya operasional.

​Pernyataan bahwa pekerjaan berskala panjang itu dilakukan tanpa dana negara dinilai janggal mengingat pengoperasian alat berat di jalur puluhan kilometer membutuhkan biaya besar. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), pelumas, pemeliharaan rutin alat, hingga upah maupun uang makan operator dan mekanik diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah jika merujuk pada skala pekerjaan dan estimasi kewajaran biaya.

​Saat dikonfirmasi awak media, kejelasan status kegiatan tersebut justru tidak terjawab lugas. Belum ada penjelasan tegas apakah pekerjaan di Lintang Kiri ini masuk dalam program resmi atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) balai besar, atau hanya berdasarkan instruksi lisan atasan di luar anggaran resmi.

​Kejanggalan berlanjut pada status alat berat yang bekerja di lapangan. Wahyudi tidak menjelaskan secara gamblang apakah alat berat tersebut merupakan aset milik negara, unit pinjaman, atau sewaan, serta dari mana asal unit tersebut didatangkan.

​Ketika ditanya siapa yang menanggung biaya BBM, perawatan alat, serta uang makan dan upah operator serta mekanik di tengah klaim “tanpa dana”, Wahyudi memilih bungkam. Sikap serupa juga ditunjukkan saat awak media menanyakan ada atau tidaknya pihak ketiga, kontraktor, maupun pihak tertentu yang mendanai atau mengerahkan alat di lokasi.

​Selain itu, belum ada kejelasan mengenai estimasi nilai wajar pekerjaan sepanjang puluhan kilometer tersebut serta mekanisme pengawasan untuk memastikan kegiatan ini tidak tumpang tindih dengan paket anggaran yang sudah ada.

​Aspek tanggung jawab formal juga belum terkonfirmasi. Apabila terjadi kerusakan alat, kecelakaan kerja, atau sengketa lahan maupun dampak pembuangan sedimen di sepanjang jalur irigasi, belum jelas pihak mana yang bertanggung jawab secara resmi.

​Hingga berita ini disusun, rincian ruas saluran yang dibersihkan, luas areal persawahan dan jumlah petani yang terlayani di Lintang Kiri, serta pola pemeliharaan rutin setelah pekerjaan selesai juga belum dijelaskan secara terbuka.(Iwan)