SUARAEMPATLAWANG.COM
Pemerintah Provinsi Aceh diketahui menunggak iuran BPJS hingga Rp 761. “Terkait anggaran JKA bersama BPJS, tentu Pemerintah Aceh berkomitmen untuk penyelesaian. Secara khusus Gubernur telah menyurati pihak BPJS,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, di Banda Aceh, Rabu.
Diperingkat ke-2 Kabupaten Bekasi ikut menunggak pembayaran hingga Rp 154 Miliar. Begitupun Kabupaten Malang selama 19 bulan menunggak Rp 84 Miliar.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang saat ini lebih kurang sudah mencapai Rp761 miliar.
“Terkait anggaran JKA bersama BPJS, tentu Pemerintah Aceh berkomitmen untuk penyelesaian. Secara khusus Gubernur telah menyurati pihak BPJS,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, di Banda Aceh, Rabu 2023.
Besarnya tunggakan BPJS di tiga (3) daerah tersebut tidak serta membuat masyarakat di sana menjadi pengacara BPJS.
Jika melihat data di tiga daerah itu, tunggakan BPJS di Kabupaten Empat Lawang masih tergolong kecil, dan meski BPJS tertunda masyarakat tetap bisa berobat gratis di semua faskes di kabupaten empat lawang dan kabupaten lainnya.
Namun tunggakan BPJS di Kabupaten Empat Lawang menjadi komoditi politik yang digunakan untuk menyerang lawan politik, banyak narasi disebar bahwa masyarakat tidak bisa berobat gartis lagi.
Berbeda dengan oknum pengunaan media sosial di empat lawang yang terpantau menjadi pengacara dadakan BPJS.
Komentar