DPMD Empat Lawang Diduga Abai Pembinaan Kades, Fokus Hanya Pada Pencairan Dana
SUARAEMPATLAWANG.COM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Empat Lawang menuai kritik tajam karena dinilai tidak becus dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (Kades). DPMD, yang diibaratkan “bapaknya Kepala Desa”, dianggap gagal dalam meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kritik utama masyarakat menyoroti bahwa DPMD Empat Lawang hanya terlihat aktif ketika mengurus pencairan Dana Desa, sementara fungsi pengawasan terhadap etika dan penggunaan dana justru diabaikan.
Keberadaan oknum seperti Agus yang dinilai sudah terlalu lama menjabat, diduga membuat oknum tersebut mahir mencari celah dan “bermain mata” dengan Kades yang bermasalah. Akibatnya, laporan masyarakat mengenai penyimpangan Kades dianggap menguap.
Berbagai kasus serius yang melibatkan Kades dan seharusnya ditindaklanjuti DPMD, seperti:
Kades menikah lagi tanpa izin.
Kades mengajak berkelahi hingga mati.
Perangkat desa terlibat video asusila.
Laporan dugaan korupsi Dana Desa oleh Kades.
Semua kasus tersebut diklaim menguap begitu saja, menunjukkan DPMD dinilai lebih memilih menutupi kesalahan Kades daripada berpihak pada negara dan masyarakat.
Sejumlah aktivis dan pewarta telah lama mengendus ketidakberesan oknum-oknum nakal di DPMD, termasuk:
Pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan Dana Desa yang seharusnya bukan tugas DPMD.
Dugaan pemotongan uang BPJS para perangkat desa yang hingga kini tidak jelas penyetorannya.
Para aktivis mendesak Bupati Empat Lawang untuk segera mengganti pejabat yang sudah terlalu lama menduduki jabatan strategis di DPMD. Hal ini dianggap krusial demi menyelamatkan Kades dan pejabat DPMD itu sendiri dari dosa memperkaya diri, serta memastikan kesejahteraan dan kerukunan masyarakat desa dapat terwujud.