SUARAEMPATLAWANG.COM
EMPAT LAWANG – Di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, praktik di lapangan justru menunjukkan indikasi penyimpangan yang mengkhawatirkan.
Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Empat Lawang dituding menyunat jatah nutrisi siswa demi meraup keuntungan pribadi yang berlebih.
Keluhan masyarakat memuncak setelah beredarnya foto-foto menu MBG yang dinilai jauh dari standar anggaran Badan Gizi Nasional (BGN).
Contohnya di Pendopo, Kabupaten Empat, Siswa hanya menerima paket berisi 1 buah roti, 3 biji kurma, 1 buah jeli, dan 1 buah telur rebus, pada Selasa (24/2/2026)
Di hari yang sama, menu MBG di Kecamatan Ulu Musi, siswa juga mendapatkan menu 1 butir telur asin, 5 biji kurma, 1 buah tahu potong, dan 1 buah roti kukus. Masyarakat menaksir nilai komoditas tersebut hanya berkisar di angka Rp 7.000. Padahal, BGN telah menetapkan acuan harga Rp 10.000 agar asupan gizi protein hewani, nabati, dan karbohidrat yang seimbang bagi siswa.
Yang lebih mengejutkan, di balik kualitas makanan yang memprihatinkan, muncul kabar bahwa oknum pengelola SPPG masih merasa keuntungan yang mereka dapatkan “kecil”. Padahal, pengelola dikabarkan telah menerima insentif mencapai Rp 6 juta per hari.
Sikap ini memicu kegeraman publik. “Ini bukan lagi soal mengelola dapur, tapi dugaan korupsi terang-terangan di depan mata anak-anak kita. Uang negara keluar besar, tapi yang sampai ke perut siswa hanya sisa-sisanya,” ujar salah satu perwakilan masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Publik kini mendesak Pengawas BGN untuk segera turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah di Empat Lawang. Ada kekhawatiran bahwa oknum pengelola SPPG merasa kebal hukum karena berlindung di balik dalih “menyukseskan program strategis Presiden”.
Jangan sampai program mulia Presiden Prabowo dicederai oleh tangan-tangan nakal yang memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan masa depan generasi bangsa.”
Pemerintah melalui BGN diharapkan tidak menutup mata. Transparansi dan pengawasan ketat adalah kunci agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi ladang basah bagi para pemburu rente, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa di pelosok negeri.