SUARAEMPATLAWANG.COM
EMPAT LAWANG – Narasi miring yang dilemparkan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, berujung pada fakta yang kontradiktif. Meski dituding menggunakan fasilitas mewah, kenyataan di lapangan justru menunjukkan komitmen sang Bupati dalam mengutamakan kepentingan rakyat di atas fasilitas pribadi.
Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Rizki A. Saputra, S.H., M.H., secara tegas membantah adanya pengadaan mobil dinas baru. Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut telah dibatalkan jauh-jauh hari demi kepentingan yang lebih mendesak.
”Anggaran yang semula dialokasikan untuk kendaraan dinas telah dialihkan sepenuhnya untuk pembayaran kewajiban kepada BPJS Kesehatan senilai kurang lebih Rp10 miliar,” ujar Rizki dalam keterangan resminya (04/04/2026).
Langkah ini memastikan ribuan warga Empat Lawang kembali mendapatkan akses layanan kesehatan yang sempat terkendala akibat tunggakan iuran.
Menariknya, selama tujuh tahun menjabat, Joncik Muhammad yang juga menjabat sebagai Ketua MW KAHMI dan Ketua KAGAMA Sumsel ini, dikenal setia dengan kendaraan lama. Bahkan, untuk urusan di luar agenda pemerintahan, ia lebih sering terlihat menggunakan kendaraan pribadi dengan plat BG 1970 JM.
Keteladanan Joncik Muhammad patut dicontoh bagi kepala daerah lain dalam hal pengelolaan fasilitas negara. Beliau memisahkan secara tegas aset negara dan kepentingan pribadi.
Rizki menyayangkan adanya narasi dari pihak LSM yang dinilai tendensius, politis, dan minim validasi data. Menurutnya, kritik seharusnya dibangun di atas fondasi fakta, bukan sekadar retorika yang “menggelegar” namun kosong secara substansi.
”Kami menghimbau kepada pengamat dan lembaga terkait untuk mengedepankan verifikasi data yang akurat sebelum menyampaikan pernyataan ke publik,” tambah Rizki.
Bukannya terlena dengan polemik, Bupati Joncik justru tancap gas dengan berbagai terobosan strategis dalam 100 hari masa kerjanya di periode ini, pembayaran tunggakan BPJS berdampak langsung pada jaminan kesehatan warga.
Joncik juga sukses mengelar PEDA XVI KTNA di Kabupaten Empat Lawang yang merupakan ajang Pertemuan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan Sumatera Selatan.
Berbagai langkah konkretnya mulai mendapat sorotan positif dari media nasional sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Alih-alih menikmati fasilitas baru, Pemkab Empat Lawang di bawah kepemimpinan Joncik Muhammad justru menunjukkan bahwa “kendaraan” terbaik menuju kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan yang tepat sasaran, bukan mobil dinas yang mengkilap.