Diduga ‘Proyek Siluman’, Proyek Jalan Lintas Sumatera Rp5 Miliar Tanpa Papan Informasi

SUARAEMPATLAWANG.COM

​EMPAT LAWANG – Proyek pembangunan dinding penahan longsor dan irigasi di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Empat Lawang, menjadi sorotan publik. Proyek senilai Rp5,26 miliar yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 ini diduga sebagai ‘proyek siluman’ karena tidak adanya papan informasi yang terpasang di lokasi.

​Tidak adanya papan proyek merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi publik. Papan ini seharusnya memuat informasi penting seperti nama proyek, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, dan jangka waktu pengerjaan. Tanpa data tersebut, masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan, membuat proyek ini rentan terhadap penyalahgunaan anggaran dan pengerjaan yang tidak sesuai standar.

​Selain masalah transparansi, pantauan di lapangan juga menunjukkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi. Lantai irigasi yang seharusnya memiliki ketebalan memadai, terlihat hanya setebal 15 cm. Setelah dipasang besi, lantai tersebut kembali dilapisi semen dengan ketebalan yang sangat tipis, kurang dari 2 cm saat tim meninjau lokasi proyek, Kamis (25/9/2025).

​Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai standar berpotensi membuat kualitas bangunan rendah dan tidak akan bertahan lama, sehingga berisiko menimbulkan kerugian negara. Dana miliaran rupiah yang seharusnya menghasilkan infrastruktur kokoh malah bisa sia-sia karena pengerjaan yang tidak profesional.

​Proyek yang dimenangkan oleh CV Bina Bangun Perkasa ini bersumber dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksana Sumsel Wilayah II, dengan nomor kontrak HK 0201-Bb5.7 4/BPP/606 dan waktu pelaksanaan 180 hari.

​Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pemasangan papan proyek yang jelas dan audit menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan setiap dana negara digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.