SUARAEMPATLAWANG.COM
MALUKU – Polres Tual, Maluku, resmi menetapkan Bripda MS, seorang anggota Brimob, sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan keji yang menewaskan Arianto Tawakal (14), pelajar MTs, serta melukai kakaknya, Nasrim Karim (15). Kejadian yang berlangsung di sekitar Kampus Uningrat ini memicu gelombang kemarahan publik atas tindakan represif aparat terhadap warga sipil di bawah umur.
Kapolres Tual, AKBP Whansi Des Asmoro, menegaskan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. “Status Bripda MS sudah menjadi tersangka. Kami berjanji prosesnya transparan dan tidak ada yang ditutupi,” tegas Whansi, Sabtu (21/2).
Tragedi di Tual ini hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar, militerisme di dalam tubuh Polri. Brimob, yang secara teknis adalah pasukan elit dengan kualifikasi militer (pasukan khusus), sudah seharusnya tidak lagi bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat sehari-hari.
Ada beberapa alasan mendasar mengapa reposisi Brimob mendesak untuk dilakukan. Brimob dilatih untuk situasi intensitas tinggi dan pertempuran. Ketika mereka diterjunkan untuk menangani demonstrasi atau konflik agraria, mentalitas “tempur” ini seringkali berbenturan dengan prinsip human rights yang seharusnya dijunjung polisi sipil.
Seringkali kita melihat Brimob berdiri di depan gerbang perusahaan atau lahan sengketa, berhadapan dengan rakyat yang menuntut hak tanahnya. Brimob tidak boleh menjadi alat pukul korporasi untuk menekan warga lokal.
Menjadikan pasukan elit sebagai “penjaga keamanan” aset swasta adalah penghinaan terhadap fungsi negara.
Kehadiran Brimob dengan atribut lengkap dalam menangani protes masyarakat justru sering kali memicu provokasi dan eskalasi kekerasan, bukan meredam suasana.
Sudah saatnya pemerintah dan Kapolri mengevaluasi penggunaan Brimob dalam ranah sipil. Penanganan demonstrasi, sengketa tanah, dan konflik ketertiban umum harus dikembalikan sepenuhnya kepada fungsi Polisi Umum (Sabhara) yang lebih mengedepankan negosiasi dan pendekatan persuasif.
”Brimob adalah aset negara untuk ancaman luar biasa, bukan untuk memukul remaja atau menjaga kepentingan pengusaha atas tanah rakyat.”