SUARAEMPATLAWANG.COM
Kenapa masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa diam saat ada pemotongan oleh pihak oknum perangkat desa, bpd ataupun oknum Kepala Desa ?
Padahal uang yang diterima adalah hak mereka, bukan uang pribadi oknum Kepala Desa maupun perangkat desa bahkan bukan uang pribadi bpd.
Aneh dan menjadi tanda tanya besar saat tingkat kepedulian masyarakat yang mengetahui ketidak adilan hanya tutup mata. Celakanya, masyarakat yang menerima hanya bergumam didalam hati ” ah untung dapat, berapa pun dapatnya di syukurin aja dari pada tidak sama sekali.
Syarifudin warga Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan menyayangkan perilaku oknum yang memotong bantuan yang sebenarnya memang hak mereka.
Ia berharap masyarakat yang mengetahui penyimpangan maupun mengalami pemotongan bantuan, entah itu bantuan sosial seperti BLT, PKH, BST, maupun pemotongan disekolah-sekolah untuk berani bersuara, karena penegak hukum ia yakin akan memproses hal tersebut dengan segera.
“Jangan takut laporkan saja oknum-oknum nakal yang suka memotong bantuan kepada masyarakat, mau nilainya 50 ribu, 100 ribu atau berapa pun pasti aparat penegak hukum akan memproses hal tersebut, karena bantuan itu adalah hak kalian bukan uang pribadi oknum pejabat. Jangan takut karena melaporkan nantinya tidak mendapat bantuan lagi, karena bantuan bukan dari uang saku merek,”harap Syarifudin.
Syarifudin melanjut, dengan beraninya masyarakat melapor akan secara perlahan mengurangi budaya yang salah ini, dan pada akhirnya semua bantuan akan diterima masyarakat tanpa dikurangi (diterima penuh).
“Sehingga dengan kita melapor akan menimbulkan efek jera, sehingga para pejabat menjadi takut untuk main potong bantuan karena sudah ada contoh dan mereka akan merasa selalu diawasi,”sambungnya.