SUARAEMPATLAWANG.COM
Sebanyak 6 (enam) warga Desa Pancurmas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT DD) anggaran tahun 2023 mempertanyakan uang yang seharusnya mereka terima hingga kini belum juga diberikan.
Terungkapnya hal tersebut berdasar informasi dari toko masyarakat dan pejabat pendamping desa yang meminta namanya dirahasiakan.
Menurutnya 6 orang warga yang namanya tertera sebagai KPM penerima BLT yaitu
Mariana, M.Duni, Jumli, Ishak, Meri Hartati, sedangkan Reza Saputra diberikan Rp 300 ribu pada pembagian BLT penghujung tahun 2023.
” Nama-nama tersebut cuma ada di daftar tapi tidak pernah dapat BLT, menurut perangkat desa uangnya masih di kades, dulu sempat katanya mau disetor balik, tapi kenapa tidak dibagikan. Sedangkan Reza awalnya dibayar Rp 600 namun diambil kembali dengan alasan salah orang, obat malu lalu dikasih lagi Rp 300 ribu,” ungkap warga yang mengetahui hal tersebut dari salah satu perangkat Desa Pancurmas.
Sebelumnya diberitakan Kepala Desa Pancurmas juga diduga meminta uang kepada masyarakat untuk pengurusan KTP, warga yang dipinta uang tersebut sampai harus menjual kompor demi mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Mirisnya warga tersebut merupakan sepupunya sendiri berinisial AJ, dimana orang tua perempuan dari AJ adalah adik kandung dari ayah Kepala Desa.” Ibu Inisial A merupakan adik ayahnya kandung, pikirlah lagi maitu be masih dipajoinye ape agi masyarakat,” ungkap warga melalui pesan suara.
Saat ditemui awak media di kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) A mengatakan telah memberikan uang ke Kepala Desa.” Kemarin uang sudah diambil kades tapi masih saya sendiri yang datang kesini untuk pembuatan KK dan KTP.” Ujar A dikutip dari SumselInfo.
Sebelumnya A mengaku uang penjualan kompor senilai Rp 200.000 telah diberikan ke Kepala Desa Pancur Mas.
Kepala Desa Pancurmas Elinyansha alias Indin tidak membantah menerima uang dari warga yang sedang mengurus KTP, namun ia mengatakan tidak mengetahui jika warga tersebut sampai harus menjual kompor gas untuk membuat KTP .” Wa,alaikum slam k,,nh klu mslah dio jual kmpor tu k,,krang tau aku k..,” tulis Indin Senin pagi 20 Mei 2024.
Dari keterangan yang didapat awak media, Kepala Desa sempat mengaku hanya menerima Rp 100 ribu,” Saat di kantor Camat beberapa waktu lalu pak kades mengaku bukan 200 tapi 100 yang ia terima,” ungkap Iskandar yang mempertanyakan hal tersebut ke Indin Kepala Desa Pancurmas.
Sementara, Kepala Desa saat dikonfirmasi terkait BLT yang tidak diberikan ke penerima mengatakan para penerima tersebut dialihkan karena tidak layak.” Wa,alaikum slam k,,itu kito d pndahkn k pnerimah yg lain,,krno mnurut wrga yg lain,,nmo yg lh sdah kto mustawrakh itu krang layak,,krno mampu kto wrga yg lain,,mngkonyo k kito ganti samo wrga yg lain,,bkan kito idak d bagikah,,karno kti lh sudah d periksa samo inspektorat,,itu kito alikan k warga yg lain k,,bkqn idak kto bgikan atau kito mkan dwek..,” terang Indin, Rabu 22 Mei 2024.
“Benar nama mereka ada namun langsung diganti karena ada laporan warga ke DPMD sehingga saya disarankan untuk menganti nama-nama penerima tersebut oleh pejabat di DPMD,” sambung Kepala Desa Pancurmas.
Dengan banyaknya permasalahan di Desa Pancurmas masyarakat berharap pihak terkait dapat turun ke Desa tersebut untuk memberikan edukasi maupun penindakan jika ditemukan penyimpangan. Bahkan masyarakat meminta DPRD Kabupaten Empat Lawang membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas masalah yang berkembang di masyarakat agar mendapat perhatian pemerintah.” Coba DPRD bikin Pansus agar anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat bisa mengetahui kondisi masyarakat yang telah memilihnya sebagai wakil mereka di DPRD,” harap masyarakat.
Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah
Komentar