oleh

Seragam PPS/PPK di Sorot, Pelaku Pemerkosa di Hukum 7 Bulan Bungkam, DPRD Lahat “Menepuk Air Di Dulang” 

SUARAEMPATLAWANG.COM

Beberapa pekan lalu, anggota Dewan di Kabupaten Lahat bermunculan menanggapi isu penyelenggara pemilih (PPK dan PPS) yang mengenakan seragam berwarna merah. Puncaknya, anggota Dewan Kabupaten Lahat menggelar RDP DPRD bersama KPU dan Bawaslu di Off Room DPRD Lahat.

Ikut mengomentari, Rahmat Thamrin wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Lahat menanggapi hal tersebut. Menurutnya, alih-alih mencari simpati Rakyat, malah sebaliknya menepukan air di dulang karena mendapat kritik beberapa tokoh pemuda di Kabupaten Lahat.

” Selama ini kemana, kemarin masyarakat Desa Keban Senabing diserebot tanah nya oleh PT. Primanaya kemana ? keluarga korban pemerkosa yang mana pelaku pemerkosa divonis 7 bulan kemana ? pansus Batubara diam seribukata tidak ada perkembangan ? dan masih banyak yang lainnya” tukas Rahmad.

Rahmad menambahkan, mengenai seragam yang dibawa kedalam rapat RDP, seharusnya bukan itu yang dibahas dalam RDP, baiknya DPRD banyak membaca, Karna PPK & PPS sebagai penyelenggaraan pemilu adalah bagian dari masyarakat, niat mau menegakan sistem tapi malah berujung ketidakpercayaan publik terhadap kinerjanya sendiri, yang ada malah ketua DPRD, WK 1 dan beberapa ketua partai lainnya ber-statment di media masa seolah memberi pesan kekawatiran runtuhnya kekuasaan diujung kekuasaan.

Menurut Rahmat, mereka yang memprotes mengenai seragam merah tersebut perlu mengetahui bahwa aturan seragam PPK & PPS baru di terbitkan tanggal 3 April, sedangkan PPK & PPS per tanggal 4 januari 2024 sudah bekerja. Seragam itu pun atas inisiatif sendiri.

“Kebetulan saya juga ketua PPS, kami membeli seragam dengan uang pribadi sendiri, tidak hanya merah ada juga warna putih, jadi anggota dewan tidak perlu sibuk mengurusi seragam penyelenggara pemilu, sedangkan tugas dan tanggung jawab anggota legislatif banyak yang lebih substansial, tugas DPRD itu bukan melindungi masa tugas jabatannya, melainkan melindungi rakyatnya dari oligarki daerah yang mengambil keuntungan dan menyengsaraan rakyat” tambah Rahmad, Sabtu 13 Mei 2023.

Rahmat berharap selepas dari RDP senin besok, tugas-tugas dewan yang lain berjalan, semoga menjadi stimulus untuk kerja yang lainnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *